โ
โBanyak suara akar rumput yang kecewa dengan keputusan Muhammadiyah untuk secara resmi menerima IUP Tambang. Meskipun tidak ada survei seberapa “banyak” jumlahnya dan lebih banyak mana antara yang mendukung dan menolak, konon mayoritas PWM menyampaikan setuju Muhammadiyah menerima IUP Tambang.
โ
โ๐๐๐ฆ๐๐๐ง๐ ๐ก๐๐ง๐ฒ๐ ๐ฆ๐๐ง๐ ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฎ๐ง๐ ๐ค๐๐ง ๐ฌ๐๐ ๐๐ฅ๐ข๐ง๐ญ๐ข๐ซ ๐จ๐ซ๐๐ง๐ ?
โAku sendiri sebagai kader persyarikatan yang tidak setuju Muhammadiyah ikut-ikutan ngurus tambang,ย juga pasti ada lah kecewa-kecewanya. Tapi sudah diniatkan untuk mendukung apapun keputusan musyawarah jadi ya bismillah. Dari status-status yang berseliweran di beranda sosmed, baik dari kalangan Muhammadiyah maupun non-Muhammadiyah, ada beberapa yang menarik untuk di-highlight, misalnya:
โ
โ”๐๐ขโ๐๐๐๐๐๐๐ฆ๐โ ๐๐๐ข ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐ก๐๐ข ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ก๐ ๐๐ข๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ก ๐๐๐-๐๐๐.”ย
โ”๐พ๐๐ก๐ ๐ก๐โ ๐๐ข๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ก๐๐.”
โ
โNah, banyak banget komentar sejenis itu yang menurut aku agak kesasar sedikit ya dan kurasa harus diluruskan. Walaupun aku sendiri dari lubuk hati terdalam tidak setuju, tapi bukan tentang apakah pengelolaan tambang memberikan untung atau tidak buat pribadi-pribadi kader Muhammadiyah. Statement di atas seolah-olah menerima tambang itu nanti akan bikin kaya orang tertentu sampai tidak wajar (mungkin bayangannya sampai bisa resepsi di Disneyland) sementara yang lain gigit jari. Duh!
โ
โKonsepnya AUM bukan gitu, Bung. Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) apapun dan yang manapun tidak untuk memperkaya satu dua orang saja. AUM dikelola dengan profesional. Pengelolanya tentu digaji secara profesional sesuai dengan peran dan keahliannya. Kalau memang ratesnya di bidang itu gajinya “lumayan,” ya sudah sewajarnya mendapat bayaran yang lumayan, meski setelahnya diharapkan bisa menyalurkan ZIS di LazisMu dan pintu rumahnya bakal sering diketok anak ortom bawa proposal.
โ
โKeuntungan dari AUM akan kembali ke organisasi. Penggunaannya bisa beragam: bisa untuk membangun AUM lagi di tempat lain, untuk subsidi ortom, untuk biaya kantor, menggaji karyawan sekretariat, untuk kemanusiaan, biaya permusyawaratan tingkat nasional, dan lain sebagainya.
โ
โJadi ya mungkin aku nggak merasakan langsung benefit dari adanya UMY yang segede itu, tapi ngerasain banget ngurus Muktamar NA disupport langsung oleh UMY. Kalau untuk pribadi banget ya enggak.
โ
โTapi, BTW, jangan deh berharap menjadi penerima manfaat langsung dari uangnya Muhammadiyah, lha biasanya penerima manfaat langsungnya itu orang miskin dan korban bencana jee. Mau?
โ
โ๐๐๐ง๐๐ซ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ฆ๐๐๐ง๐ ๐ฆ๐๐ง๐ ๐๐ง๐๐๐ฆ ๐ข๐ง๐๐๐ฉ๐๐ง๐๐๐ง๐ฌ๐ข ๐๐ฎ๐ก๐๐ฆ๐ฆ๐๐๐ข๐ฒ๐๐ก?
โKeresahan lain soal Muhammadiyah menerima IUP adalah kekhawatiran Muhammadiyah menjadi “berhutang” kepada pemerintah dan digunakan untuk mempengaruhi suara Muhammadiyah suatu saat nanti ketika ada dinamika tertentu di mana pandangan Muhammadiyah diperlukan. Wajar saja jika ada kekhawatiran menerima IUP akan menjadi ganjalan bagi independensi Muhammadiyah di kemudian hari.
โ
โKalian khawatir juga nggak, gess?
โ
โAku juga ada sih kekhawatiran semacam itu. Ya gimana, salah satu yang bikin bangga jadi warga Muhammadiyah itu karena independensinya. Kalau kebijakan pemerintah itu baik dan sesuai dengan nilai-nilai Muhammadiyah ya didukung, contohnya vaksinasi covid, PPKM, dll. Kalau nggak sesuai ya dikritisi, seperti kritik Muhammadiyah terhadap pengesahan RUU Ciptaker, Revisi UU KPK, bahkan jika diperlukan mengajukan Judicial Review. Apakah Muhammadiyah ke depan akan menjadi tumpul pasca IUP tambang?
โ
โSemoga tidak, insya Allah tidak lah ya.
โMenurut aku, kesempatan pengelolaan tambang itu bukan kayak dikasih permen yang kita terima manis-manisnya doang. Tapi sebenarnya kita ini disuruh kerja. Harapannya kalau Muhammadiyah ngelola tambang secara transparan dan akuntabel, keuntungan yang masuk ke negara juga lebih banyak, di samping kita juga bisa mendapatkan sebagian hasilnya untuk keperluan organisasi.
โ
โKita ini diminta mengelola, bukan dikasih kebebasan untuk eksploitasi sesuka kita. Makanya kalau kita bisa mengelola dengan baik, ngasih pemasukan negara yang lebih baik karena nggak dikorup, justru negara yang hutang budi sama Muhammadiyah.
โ
โSelain itu, mengelola tambang itu amanah, titipan. Bukan semata untuk keuntungan Muhammadiyah. Ini sama kayak dulu Muhammadiyah ikut menyalurkan bantuan dari pemerintah untuk usaha mikro, banyak yang bilang “Muhammadiyah dapet sekian M dari pemerintah”. Lho, itu Muhammadiyah bukan dikasih duit, tapi dimintai bantuan pemerintah untuk menyalurkan modal untuk usaha mikro, duitnya nggak masuk kantongnya Muhammadiyah. Malah untuk mendistribusikannya perlu biaya operasional di mana Muhammadiyah juga ikut berkontribusi.
โ
โSoal tambang juga bukan dikasih, tapi dititipin. Seharusnya merupakan simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Jadi misal jadi mengelola tambang (masih panjang perjalanan ke sana), tidak perlu ada rasa berhutang atau sungkan yang membuat Muhammadiyah nggak luwes lagi menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang.
โ
โ๐๐๐ ๐ฒ๐๐ง๐ “๐ฆ๐๐ง๐ ๐ ๐ฎ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ฉ๐๐ญ๐๐ง”?
โKekhawatiran lain adalah Insecure-nya grassroot kalau-kalau di kalangan pimpinan pusat ada yang “๐๐๐๐๐๐ข๐๐ก๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ก๐๐.” Menyelipkan agenda-agenda yang tidak relevan dengan tujuan besar Muhammadiyah, sehingga menyelisihi suara mayoritas akar rumput.
โ
โBanyak yang bertanya-tanya, siapakah Bapak-bapak yang pro? Ada agenda apa? Apakah dia mendapat titipan dari pihak tertentu? Apakah ada beberapa gelintir orang yang mengambil keuntungan pribadi terkait isu ini?
โ
โTerkait kekhawatiran seperti itu ya wajar muncul sih, apalagi penambangan seringkali dipandang sebagai aktivitas kapitalisme, seringkali menimbulkan masalah sosial, padahal Muhammadiyah selalu diharapkan kontribusinya dalam mendukung kesetaraan ekonomi dan ikut menyelesaikan masalah sosial. Lha kok ini malah mau cawe-cawe pada hal-hal yang biasanya jadi sumber masalah. Pasti pada bertanya-tanya ada apa?
โ
โKalau aku pribadi nggak ada kekhawatiran seperti itu, tapi lebih memandang ke perbedaan cara mikir dan sudut pandang. Pada masanya Pak Amin Rais gencar mengkritik orde baru, nggak semua warga Muhammadiyah sepaham lho sama Pak Amin. Ketika Buya Syafii Maarif dengan pandangan pluralismenya, bersahabat dengan tokoh-tokoh agama lain, menginisiasi Baitul Muslimin Indonesia (organisasi sayapnya PDI-P) dan lain-lain, yang mengkafir-kafirkan Buya juga banyak. Ketika Pak Dien Syamsuddin dekat dengan artis-artis, bikin pengajian Orbit, yang julid juga banyak. Artinya, perbedaan cara mikir di organisasi sebesar ini adalah hal yang ๐ฌ๐๐ง๐ ๐๐ญ ๐ฐ๐๐ฃ๐๐ซ, ๐ฉ๐๐ซ๐ง๐๐ก ๐๐๐ง ๐๐ค๐๐ง ๐ฌ๐๐ฅ๐๐ฅ๐ฎ ๐ญ๐๐ซ๐ฃ๐๐๐ข.
โ
โJadi jangan sampai hanya karena kita nggak paham cara mikir orang lain terus kita nganggep yang cara mikirnya nggak sama dengan kita pasti kesasar. Padahal bisa aja kita yang nggak faham. Padahal bisa aja sebagian Ayahanda ter-๐โ๐๐๐๐๐๐๐, gregeten liat korupsi tambang segitu jahatnya, gemess liat isu sosial yang selalu menyertai di area pertambangan, KZL liat penambangan yang nggak bertanggung jawab terhadap lingkungan terus mikir “๐ ๐๐๐ ๐๐๐ข ๐ข๐๐ข๐ ๐๐ฆ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ข๐๐ข๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐ฆ๐๐๐ ๐๐๐๐.”
โ
โKyai Sudja’ dulu juga gemess liat orang pribumi, miskin, nggak bisa akses layanan kesehatan. Pas di rapat bilang mau bikin rumah sakit, diketawain sama peserta rapat. Dianggap sebagai ide gila oleh rekan pimpinan Muhammadiyah yang lain. Padahal malah Kyai Sudja’ itu yang berkemajuan beneran.
โ
โ”๐๐๐๐, ๐ก๐๐๐ ๐๐ข๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐โ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ก๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐ก๐๐ข ๐๐๐๐๐ก๐๐ ๐ฆ๐๐๐ ๐๐๐๐ข๐๐๐๐๐๐?”
โNah, kalau aku memilih untuk tidak berspekulasi seperti itu karena menurut aku PP Muhammadiyah itu sistem pengambilan keputusannya udah bagus banget loh. Nggak ada satu orang pun yang punya kuasa penuh untuk mengambil keputusan. Semua berdasarkan kesepakatan dan hasil musyawarah. Kalaupun ada, misal ada ya (semoga nggak ada ya, gaiss) yang punya agenda lain yang nggak relevan, kurasa hanya minoritas dari 18 bapak ibu yang duduk di pimpinan pusat.
โ
โApalagi dalam proses memutuskan menerima IUP Tambang ini PP Muhammadiyah juga melibatkan akademisi, praktisi, dan PWM2 yang wilayahnya ada tambang untuk ngasih insight ke pimpinan. Isu ini juga dimusyawarahkan dalam konsolidasi nasional, melibatkan pimpinan Majelis dan Lembaga di Muhammadiyah tingkat pusat dan PWM2 se-Indonesia. Sistem pengambilan keputusan yang sangat berhati-hati itu kurasa akan menjadi tantangan bagi orang yang punya agenda lain yang ingin mempengaruhi keputusan persyarikatan. Masak iya masih ragu?
โ
โ๐๐๐ฆ๐๐๐ง๐ ๐ฆ๐๐ซ๐ฎ๐ฌ๐๐ค ๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐ค๐ฎ๐ง๐ ๐๐ง?
โKalau aku pribadi, yang bikin resah banget adalah isu lingkungannya. Emangnya bisa tambang dikelola tanpa ngerusak lingkungan? Itu yang selalu ada dalam pikiran. Kalau soal social safeguarding, soal akuntabilitas dan transparansi, soal memberdayakan masyarakat sekitar dan isu inklusi, yakin dan percaya banget Muhammadiyah mampu. Udah makanan sehari-hari itu sih. Tapi membuat tambang menjadi ramah lingkungan?
โ
โKetika PP Muhammadiyah mentanfizkan hasil Muktamar Ke-48 di Surakarta yang salah satunya dituangkan dalam “Risalah Islam Berkemajuan”, bangga banget membaca Muhammadiyah berkomitmen untuk berkontribusi terhadap lingkungan melalui “Pengkhidmatan Global.” Bahkan MDMC yang nomenklatur awalnya Lembaga Penanggulangan Bencana aja diubah menjadi Lembaga Resiliensi Bencana sebagai wujud semangat membangun resiliensi, melakukan pencegahan terjadinya bencana, mengkampanyekan lifestyle yang ekologis. Lhadalah kok malah mau mengelola tambang?
โ
โDalam keyakinanku nggak mungkin tambang bisa dikelola tanpa merusak lingkungan. Tidak mungkin dampak lingkungannya menjadi nol. Tapi sayangnya, seperti apapun rusaknya lingkungan akibat tambang, hasil tambang diperlukan oleh umat manusia.
โ
โKalaupun Muhammadiyah nggak ambil bagian dari pengelolaan tambang, ya praktek penambangan tetap terjadi. Mungkin dengan praktek-praktek jahat seperti korupsi dan gratifikasi, pelanggaran hak pengelolaan lahan, dampak sosial yang diabaikan, dstโฆ dstโฆ
โ
โJadi wajar banget kalau ada yang berpikir, jika ormas keagamaan ikut mengelola mungkin bisa lebih baik. Setidaknya pasti memikirkan dampak sosialnya. Itu minimal. Karena ormas keagamaan memang banyak berkontribusi dalam pendampingan masyarakat terdampak pembangunan.
โ
โNah, karena Muhammadiyah pada akhirnya menerima IUP Tambang, kalau beneran mau mengelola tambang ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ dengan praktek pengelolaan tambang yang sudah-sudah. Di sinilah letak dakwahnya. Dan mari kita percayakan itu semua pada Bapak-bapak pimpinan, bahwa Muhammadiyah beneran mampu mengemban amanah itu. Dan kita sebagai kader, sebagai orang-orang yang sayang sama Muhammadiyah, nggak papa lho terus bersuara, terus mengingatkan, memberikan masukan, agar amanah yang sudah dengan sangat percaya diri kita terima itu nggak jadi boomerang untuk persyarikatan. Tapi tetep dengan cara yang santun ya gess!
โ
โTangerang Selatan, 30 Juli 2024ย
โSiti Markhamah
โ